LIMA LANDASAN UTAMA DALAM PENDIDIKAN

LIMA LANDASAN UTAMA DALAM PENDIDIKAN

Oleh: Andi Sahtiani Jahrir, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa S-3 PPS UNM

2017/2018

Pandidikan bukan hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Namun, landasan pendidikan juga marupakan salah satu kajian yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan agar pendidikan di Indonesia bersaing dengan pendidikan di luar negeri. Adapun cakupan landasan penting pendidikan: landasan filsafat, hukum, psikologi, ipteks, dan budaya.

A.       Landasan Filsafat (Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan)

UU-RI No. 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa pembangunan nasioanal termasuk dibidang pendidikan adalah pengamalan pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain: “ Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri”. Sedangkan ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia,dan dasar Negara Republik Indonesia.

B.       Landasan Hukum (Pendidikan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan)

Secara yuridis, pada Pasal 1 Ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sesuai juga  pasal 31 UUD 1945 secara tersurat menyatakan bahwa:

1)         Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

2)         Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3)         Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang-undang.

4)         Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5)         Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

C.       Landasan Iptek dalam Pendidikan

Upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tersebut di atas antara lain dengan menerapkan Teknologi Informasi dalam dunia pendidikan agar terselenggara pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara benar- benar terwujud. Pasal 28C UUD 1945 yakni bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

D.       Landasan Psikologi dalam Pendidikan

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003, dapat dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional juga berlandaskan pada aspek-aspek psikologis. Hal tersebut terlihat dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut antara lain pasal 1 ayat 1, 8, dan 14; pasal 3; pasal 5 ayat 2, 4, dan 5; pasal 12 serta pasal 32. Dalam pasal-pasal tersebut, dapat dirangkum bahwa sistem pendidikan nasional melaksanakan pendidikan dengan memperhatikan suasana belajar, proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak.

E.       Landasan Budaya dalam Pendidikan

Landasan sosiologi-budaya (dalam Syaripudin, 2009:150) menjelaskan tentang dasar bagaimana manusia mempertahankan eksistensinya melalui sosialisasi dan enkulturasi. Pemikiran tersebut juga diadobsi oleh UU No. 20 Tahun 2003, melalui beberapa pasal di dalamnya antara lain pasal 1 ayat 16; pasal 4 ayat 1, 3, dan 5; pasal 5 ayat 3; pasal 54 dan pasal 55 menjelaskan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan berbasis masyarakat, artinya pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dilaksanakan untuk seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat adat yang terpencil juga berhak atas layanan pendidikan. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, namun di dalamnya terdapat pula proses pembudayaan melalui enkulturasi dan proses pemberdayaan peserta didik melalui sosialisasi, di dalam proses tersebut juga terdapat peran serta masyarakat.